Seorang mahasiswa pasti pernah mengalami kesulitan dalam keseharian dan rutinitasnya menjadi seorang mahasiswa, rasanya mungkin beginilah perjuangan untuk mendapatkan gelar sarjana, banyak yang harus ditempuh dan dihadapi juga tanggung jawab yang harus dilakukan oleh seorang mahasiswa dalam menempuh bangku kuliah.
3 RESIKO MAHASISWA
Akademis
1. Kuliah padat banyak tugas
2. Tugas yang satu belum selesai ditambah lagi tugas yang lain
3. Telat informasi bisa ketinggalan semester (pengisian KRS, informasi yang penting lainnya)
4. Salah jadwal ujian bisa tidak ikut ujian dan mengulang kelas
Pergaulan
1. Salah pergaulan yang negatif bisa membuat kita ikutan tidak benar, malas, nakal, dll
2. Lingkungan sekitar terkadang ada yang membawa pengaruh negatif
Diri Sendiri
1. Suka tergantung Mood
• ada waktunya rajin banget
• ada waktunya setengah rajin
• ada waktunya agak-agak rajin
• ada waktunya agak-agak malas
• ada waktunya malas banget
2. Terbawa oleh teman yang lain
3 PENGENDALIAN UNTUK MENGURANGI RESIKO MAHASISWA
1. Lebih sering mencari informasi dan aktif untuk terus mencari informasi terkini dan informasi penting
2. Lebih berhati-hati dalam memilih teman pergaulan, jika dirasa sudah memberi pengaruh negatif sebaiknya tidak perlu terlalu dekat. Mencari teman yang bisa memotivasi agar lebih baik.
3. Lebih bisa membagi waktu untuk semua tugas dan tanggung jawab juga mengendalikan diri untuk suasana hati yang berubah-ubah, memiliki manajemen diri yang lebih baik.
Menjadi mahasiswa memang tidak mudah apalagi jika menghadapi tugas kuliah yang sangat banyak dan deadline tugas yang sangat cepat. Untuk menjadi mahasiswa yang sukses kuncinya adalah harus bisa menanamkan manajemen diri yang baik untuk bisa membagi waktu dan menyelesaikan tanggung jawab dengan baik.
Rabu, 25 Mei 2011
MAKALAH AKUNTANSI INTERNASIONAL STANDAR AKUNTANSI JEPANG
TUGAS KELOMPOK
Nama Kelompok :
1. Ai Endang ( 20207075 )
2. Herlina Novianti ( 20207532 )
3. Meli Helda Wati S. ( 21207397 )
4. Mikha Anitaria ( 20207718 )
5. Winahyu Febrika Sari ( 21207167 )
6. Taufiq Ar Rakhman ( 21207078 )
Kelas : 4 EB 08
PENDAHULUAN
Standar akuntansi adalah regulasi atau aturan (termasuk pula hukum dan anggaran dasar) yang mengatur penyusunan laporan keuangan. Penetapan standar adalah proses perumusan atau formulasi standar akuntansi. Standar akuntansi merupakan hasil penetapan standar. Tetapi dalam praktiknya berbeda dari yang ditentukan oleh standar. Ada empat alasan yang menjelaskan hal tersebut, antara lain:
1. Di kebanyakan negara hukuman atas ketidakpatuhan dengan ketentuan akuntansi cenderung lemah dan tidak efektif.
2. Secara suka rela perusahaan boleh melaporkan informasi lebih banyak daripada yang diharuskan.
3. Beberapa negara memperbolehkan perusahaan untuk mengabaikan standar akuntansi jika dengan melakukannnya operasi dan posisi keuangan perusahaan akan tersajikan secara lebih baik hasilnya.
4. Di beberapa negara standar akuntansi hanya berlaku untuk laporan keuangan secara tersendiri, dan bukan untuk laporan konsolidasi.
Penetapan standar akuntansi umumnya melibatkan gabungan kelompok sektor swasta dan publik. Hubungan antara standar akuntansi dan proses akuntansi sangat rumit dan tidak selalu bergerak dalam satu arah yang sama. Di pembahasan sebelumnya kita membedakan orientasi akuntansi antara penyajian wajar versus kepatuhan hukum. Akuntansi peyajian wajar biasanya berhubungan dengan negara-negara hukum umum, sedangkan akuntansi kepatuhan hukum umumnya ditemukan di negara-negara hukum kode. Perbedaan ini terlihat dalam proses penetapan standar, di mana sector swasta lebih berpengaruh di negara-negara hukum dengan penyajian wajar, sedangkan sektor publik lebih berpengaruh di negara hukum kode dengan kepatuhan hukum.
SISTEM AKUNTANSI JEPANG
Akuntansi dan pelaporan keuangan di Jepang mencerminkan gabungan berbagai pengaruh domestic dan internasional. Dua badan pemerintah yang terpisah bertanggung jawab atas regulasi akuntansi dan hukum pajak penghasilan perusahaan di Jepang memiliki pengaruh lebih lanjut pula. Pada paruh pertama abad ke-20, pemikiran akuntansi mencerminkan pengaruh Jerman pada paruh kedua, ide-ide dari AS yang berpengaruh. Akhir-akhir ini, pengaruh badan Badan Standar Akuntansi Internasional mulai dirasakan dan pada tahun 2001 perubahan besar terjadi dengan pembentukan organisasi sector swasta sebagai pembuat standar akuntansi.
Jepang merupakan masyarakat tradisional dengan akar budaya dan agama yang kuat. Kesadaran kelompok dan saling ketergantungan dalam hubungan pribadi dan perusahaan berlawanan dengan hubungan independen yang wajar diantara individu-individu dan kelompok di negara-negara barat. Perusahaan Jepang saling memiliki ekuitas saham satu sama lain, dan sering kali bersama-sama memiliki perusahaan lain. Investasi yang saling bertautan ini menghasilkan konglomerasi industri yang meraksasa yang disebut sebagai keiretsu. Bank sering kali menjadi bagian dari kelompok industry besar ini.
Penggunaan kredit bank dan modal utang yang meluas untuk membiayai perusahaan besar terbilang sangat banyak bila dilihat dari sudut pandang Barat dan manajemen perusahaan terutama lebih bertanggung jawab kepada bank dan lembaga keuangan lainnya, dibandingkan kepada para pemegang saham. Pemerintah pusat juga memberlakukan control ketat atas berbagai aktivitas usaha di Jepang, yang berarti control birokrasi yang kuat dalam masalah-masalah usaha, termasuk akuntansi. Pengetahuan mengenai kegiatan usaha utamanya terbatas pada perusahaan dan pihak dalam lainnya seperti bank dan pemerintah.
Modal usaha keiretsu ini, sedang dalam perubahan seiring dengan reformasi structural yang dilakukan Jepang untuk mengatasi atau menggerakkan stagnasi ekonomi yang berawal pada tahun 1990-an. Krisis keuangan yang mengikuti “pergerakakn ekonomi” Jepang juga disebabkan oleh review standardisasi laporan keuangan Jepang.Jelas terlihat bahwa banyak praktik akuntansi menyembunyikan betapa buruknya perusahaan di Jepang. Sebagi contoh:
1. Hilangnya konsolidasi standardisasi yang menyebabkan adanya perusahaan Jepang yang menutupi kerugian operasional dalam usaha gabungan. Investor tidak dapat melihat apakah kegiatan operasional perusahaan sepenuhnya benar-benar menguntungkan.
2. Kewajiban pensiun dan pesangon hanya diakui 40 persen dari jumlah pinjaman karena hal itu merupakan batas pengurang pajak mereka. Hal ini mengarah pada praktik rndahnya kewajiban pensiun.
3. Pemegang saham dibebani biaya, bukan berdasarkan harga pasar. Dibuat untuk mepertegas kohesi dari keiretsu, sehingga saham silang sangatlah luas. Perusahaan menahan mereka yang rugi, akan tetapi menjual mereka yang untung untuk mendapatkan laba.
Suatu perubahan besar dalam akuntansi ditunjukkan pada akhir tahun 1990-an untuk membuat kesehatan ekonomi perusahaan Jepang menjadi semakin transparan dan membawa Jepang lebih dekat dengan standar internasional.
Regulasi dan Penegakan Aturan Akuntansi
Pemerintah nasional masih memiliki pengaruh paling signifikan terhadap akuntansi di Jepang. Regulasi akuntansi didasarkan pada tiga undang-undang : Hukum Komersial (company law), Undang-undang Pasar Modal (securities and exchange law) dan Undang-undang Pajak Penghasilan Perusahaan (corporate income tax law).
1. Hukum komersial diatur oleh kementerian Kehakiman atau Ministry of Justice (MOJ). Hukum tersebut merupakan inti dari regulasi akuntansi di Jepang dan yang paling memiliki pengaruh besar. Dikembangkan dari hukum komersial Jerman, hukum yang awal di berlakukan pada tahun 1980, namun baru diimpelentasikan pada tahun 1899. Perlindungan terhadap kreditor dan pemegang saham merupakan prinsip utama dengan ketergantungan yang sangat jelas atas pengukuran biaya historis. Pengungkapan atas kelayakan kredit dan ketersediaan laba untuk pembagian dividen juga sama pentingnya. Seluruh perusahaan yang didirikan diwajibkan untuk memenuhi provisi akuntansi, yang dimuat dalam aturan-aturan menyangkut neraca, laporan laba rugi, laporan usaha dan skedul pendukung perusahaandengan kewajiban terbatas.
2. Perusahaan milik public harus memenuhi ketentuan lebih lanjut dalam Undang-undang Pasar Modal (SEL) yang diatur oleh Kementerian Keuangan Financial Services Agency (FSA). SEL dibuat berdasarkan Undang-undang Pasar Modal AS dan diberlakukan terhadap Jepang oleh AS selama masa pendudukan setelah perang dunia II. Tujuan utama SEL adalah untuk memberikan informasi dalam pengambilan keputusan investasi. Meskipun SEL mewajibkan laporan keuangan dasar yang sama seperti hukum komersial, terminology, bentuk dan isi laporan keuangan didefinisikan secara lebih spesifik oleh SEL; beberapa pos laporan keuangan direklasifikasikan untuk keperluan penyajian dan detail tambahan diberikan. Namun laba bersih dan ekuitas pemegang saham tetap sama menurut Hukum Komersial dan SEL.
3. Dewan Pertimbangan Akuntansi Usaha atau Business Accounting Deliberation Council (BADC), sekarang menjadi Bisiness Accoaunting Council (BAC) merupakan lembaga penasehat khusus bagi kementerian keuangan yang bertanggung jawab untuk mengembangkan standar akuntansi sesuai dengan SEL. Selain itu, dapat membantah perubahan besar mengenai prinsip-prinsip yang berlaku umum pembukuan yang diberikan di Jepang. BADC dapat dikatakan merupakan sumber utama PABU di Negara Jepang sekarang ini. Tetapi BADC tidak dapat mengeluarkan standar yang berbeda dengan hukum komersial. Para anggota BADC diangkat oleh kementerian keuangan dan bekerja paruh waktu. Mereka berasal dari kalangan akademisi, pemerintahan, lingkaran bisnis serta anggota Institut Akuntan Publik Bersertifikat di Jepang (JICPA).
Perubahan besar dalam penetapan standar akuntansi di Jepang terjadi pada tahun 2001 dengan pembentukan Badan Standar Akuntansi Jepang atau Accounting Standards Board of Japan (ASBJ) dan lembaga pengawas yang terkait dengannya yang dikenal sebagai Lembaga Akuntansi Keuangan atau Financial Accounting Standards Foundation (FASF). ASBJ kini memiliki tanggung jawab utama untuk mengembangkan standardisasi pembukuan serta panduan implementasinya di Jepang. ASBJ memiliki 13 anggota, tiga di antaranya adalah anggota penuh. Juga terdapat staf teknik penuh untuk mendukung aktivitas tersebut. FASF bertanggung jawab untuk mendanai dan penamaan anggotanya. Pendanaan datang dari perusahaan dan profesi akuntan, bukan dari pemerintah. Sebagai organisasi sector swasta yang independen, ASBJ lebih kuat dan transparan bila dibandingkan dengan BAC, dan memiliki subjek hanya pada segelintir politisi dan saham khusus. ASBJ berkolaborasi dengan IASB dalam mengembangkan IFRS serta pada tahun 2005 meluncurkan proyek bersama dengan IASB untuk menghilangkan perbedaan yang ada antara IFRS dan standardisasi pembukuan Jepang. BAC tetap menjadi penasehat FSA mengenai standardisasi pembukuan dan juga bertanggung jawab untuk membuat standardisasi proses audit. Standardisasi pembukuan Jepang tidak boleh bertentangan dengan hukum komersial. Oleh karena itu, triangulasi standardisasi pembukuan, undang-undang perusahaan dan undang-undang perpajakan masih tetap menjadi gambaran dari laporan keuangan Jepang.
Tahap akhir yaitu signifikansi pengaruh kode pajak. Seperti di Prancis, Jerman dan dimana pun, beban dapat diklaim untuk kebutuhan pajak hanya jika telah dibooking secara penuh. Pendapatan kena pajak berdasar pada jumlah kalkulasi berdasarkan Undang-Undang Perusahaan tetapi jika hukum tersebut tidak mejelaskan mengenai perlakuan pembukuan.
Berdasarkan Undang-undang Perusahaan, laporan keuangan serta jadwal yang mendukung pada perusahaan kecil dan menengah merupakan subjek untuk audit hanya oleh auditor yang berwenang. Baik auditor berwenang atau independen, keduanya harus mengaudit perusahaan besar. Auditor independen harus mengaudit laporan keuangan yang dipublikasikan oleh perusahaan sesuai dengan undang-undan pertukaran dan sekuritas. Auditor yang berwenang tidak memerlukan kualifikasi professional dan ditugasi oleh perusahaan secara penuh. Auditor yang berwenang biasanya focus pada manajerial direktur dan baik bekerja sesuai dengan kewenangannya atau tidak. Auditor independen melibatkan pemeriksaan terhadap laporan dan catatan keuangan serta harus dilakukan oleh akuntan public bersertifikasi certified public accountants- CPAs
Japanese Institute of Certified Public Accountants (JICPA) merupakan organisasi professional dari CPAs di Jepang. Seluruh CPAs harus termasuk ke dalam JIPCPA. Sebagai tambahan untuk memberikan panduan mengenai pelaksanaan audit, JIPCA mengeluarkan panduan mengenai permasalahan akuntansi, serta meyediakan input bagi ASBJ dalam mengembangkan standardisasi akuntansi. Standardisasi proses audit yang berlaku umum dikeluarkan oleh BAC daripada JIPCA. Certified Public Accoauntant and Auditing Oversight Board dibentuk pada tahun 2003. Agensi pemerintahan, didesain untuk mengawasi dan mengontrol auditor serta meningkatkan kualitas audit di Jepang. Hal ini dicantumkan FSA pada tahun 2004.
Pelaporan Keuangan
Perusahaan yang didirikan menurut hukum komersial diwajibkan untuk menyusun laporan wajib yang harus mendapat persetujuan dalam rapat tahunan pemegang saham yang berisi:
1. Neraca
2. Laporan laba rugi
3. Laporan atas perubahan ekuitas pemegang saham
4. Laporan bisnis
5. Jadwal terkait
Catatan yang menyertai neraca dan laporan laba rugi menjelaskan kebijakan akuntansi dan memberikan detail pendukung . Laporan usaha berisi garis besar usaha dan informasi mengenai operasi, posisi keuangan dan hasil operasi. Sejumlah skedul pendukung juga wajib dibuat, terpisah dari catatan atas laporan keuangan, yang meliputi:
1. Perubahan dalam modal saham dan cadangan wajib
2. Perubahan dalam obligasi dan utang jangka panjang dan jangka pendek
3. Perubahan dalam aktiva tetap dan akumulasi depresiasi
4. Aktiva dalam penjaminan
5. Jaminan utang
6. Perubahan dalam provisi
7. Jumlah yang terutang kepada dan yang tertagih dari pemegang saham pengendali
8. Kepemilikan ekuitas dalam anak perusahaan dan jumlah lembar saham perusahaan yang dimiliki oleh anak perusahaan tersebut.
9. Piutang yang berasal dari anak perusahaan
10. Transaksi dengan direktur, auditor wajib, pemegang saham pengendali dan pihak ketiga yang menimbulkan konflik kepentingan
11. Remunerasi yang dibayarkan kepada direktur dan auditor wajib
Informasi ini disusun untuk satu tahun tunggal berdasarkan suatu induk perusahaan dan diaudit oleh auditor yang berwenang. Hukum komersial tidak mengharuskan laporan arus kas.
Perusahaan yang mencatatkan sahamnya harus menyusun laporan keuangan sesuai dengan Undang-undang Pasar Modal (SEL) yang secara umum mewajibkan laporan keuangan dasar yang sama dengan hukum komersial ditambah dengan laporan arus kas. Namun menurut SEL laporan keuangan konsolidasi yang utama bukan laporan keuangan induk perusahaan. Laporan keuangan dan skedul yang disusun sesuai dengan SEL harus diaudit oleh auditor independen. Ramalan arus kas untuk 6 bulan kedepan dimasukkan sebagai informasi tambahan dalam laporan kepada Kementerian Keuangan. Laporan ramalan lainnya juga dilaporkan. Secara keseluruhan, jumlah pelaporan ramalan perusahaan sangat besar di Jepang. Namun informasi ini hanya dilaporkan dalam laporan wajib dan jarang sekali disajikan dalam laporan tahunan untuk pemegang saham.
Pengukuran Akuntansi
Hukum komersial mewajibkan perusahaan-perusahaan besar untuk menyusun laporan konsolidasi. Selain itu perusahaan yang mencatatkan saham harus menyusun laporan keuangan konsolidasi sesuai dengan SEL. Akun perusahaan secara terpisah merupakan dasar bagi laporan konsolidasi dan umumnya prinsip akuntansi yang sama digunakan untuk keduanya. Anak perusahaan dikonsolidasikan jika induk perusahaan secara langsung dan tidak langsung mengendalikan kebijakan keuangan dan operasionalnya. Metode Pooling of interest (penyatuan saham) untuk bisnis gabungan digunakan pada situsai tertentu saja di mana tidak ada perusahaan yang mengotrol perusahaan lainnya. Sebaliknya, bisnis gabungan dihitung karena pembelian. Goodwill dihitung dengan dasar harga pasar asset bersih yang didapatkan dan diamortisasi lebih dari 20 tahun atau kurang serta subjek terhadap tes penurunan nilai. Metode ekuitas digunakan untuk investasi dalam perusahaan afiliansi ketika perusahaan induk memberikan pengaruh signifikan daripada kebijakan operasional dan financial. Metode ekuitas juga digunakan untuk menghitung proyek gabungan, gabungan yang proporsional tidak diperbolehkan. Di bawah standar tingkat kurs saat akhir tahun, pendapatan dan beban dalam rata-rata serta penyesuaian pertukaran mata uang asing berada dalam ekuitas pemegang saham.
Persediaan yang ada harus dihitung apakah cocok dengan biaya atau lebih rendah atau nilai keuntungan besih. FIFO, LIFO, serta metode biaya rata-rata semuanya menerima metode cost-flow (arus biaya), dengan rata-rata yang paling baik. Investasi dalam saham dinilai pada harga pasar. Asset tetap dinilai pada biaya dan didepresiasi yang berkenaan dengan hukum pajak. Metode declining-balance (saldo menurun) merupakan metode depresiasi yang paling umum.
Biaya penelitian dan pengembangan juga dicatat sebagai biaya pada saat terjadinya. Sewa menyewa keuangan lainnya memungkinkan kapitalisasi atau dianggap sebagi kontrak operasional. Pajak tangguhan dipersiapkan untuk perubahan sepanjang wajtu dengan menggunakan metode kewajiban. Kerugian bersyarat dipersiapkan hingga terbuka kemungkinan dan dapat diperkirakan. Keuntungan bagi para pensiun dan pegawai yang diberhentikan , diakui secara penuh karena pegawai berhak mendaptkannya dan obligasi tanpa dana terlihat seperti kewajiban. Dibutuhkan cadangan setiap tahun perusahaan harus mengalokasikan sejumlah 10 persen kas dividen dan bonus yang dibayarkan pada direktur dan auditor berwenang hingga cadangan mencapai 25 persen dari saham.
Kebanyakan praktik akuntansi dilaksanakan dalam beberapa tahun terakhir sebagai akibat dari Perubahan Besar dalam Akuntansi. Perubahan- perubahan terakhir ini meliputi:
1. Mengharuskan perusahaan yang mencatatkan sahamnya untuk membuat laporan arus kas
2. Memperluas jumlah anak perusahaan yang dikonsolidasikan berdasarkan kendali yang dimiliki dan bukan persentase kepemilikan
3. Memperluas jumlah perusahaan afiliasi yang dicatat dengan menggunakan metode ekuitas berdasarkan pengaruh signifikan dan bukan pada persentase kepemilikan
4. Menilai investasi dalam surat berharga sebesar harga pasar dan bukan biaya perolehan
5. Menilai persediaan dengan biaya yang lebih rendah atau niali bersih daripada dengan biay
6. Provisi penuh atas kewajiban tangguhan
7. Akrual penuh atas pensiun dan kewajiban pensiun lainnya.
Ketika aktivitas bisnis perusahaan menjadi semakin berkembang setiap tahun, sistem akuntansi dari negara-negara individu tampak sederhana, berbeda dari negara ke negara lain. Baru-baru ini, tuntutan kebutuhan akan suatu sistem akuntansi berstandar internasional sehingga investor dapat memahami dan dengan baik membandingkan tampilan perusahaan dari negara lain ketika mereka mencari pembiayaan dari luar negeri. Sebagai hasil penelitian ini, standar akuntansi internasional diaplikasikan cesara bertahap.
Persetujuan Norwalk adalah hasil pertemuan antara FASB dan IASB pada bulan September 2002. Persetujuan tersebut mencari persamaan antara IFRS dan U.S. standard, untuk pemusatan lebih lanjut sebagai standar akuntansi internasional. Kebanyakan perusahaan Jepang menyingkapi informasi keuangan dengan menggunakan Standard Akuntansi Jepang.
MOF, menerbitkan suatu memorandum berjudul ” Adoption of International Accounting Standards In Japan”. Tujuan Memorandum MOF adalah untuk mengumpulkan dan menyusun berbagai argumentasi tentang apa yang sebaiknya dilakukan di Jepang, dari suatu sudut pandang pejabat, mengenai pangadopsian standar akuntansi internasional untuk disetarakan dengan pengaodpsian European Union’s oleh IFRS 2005.
Dalam MOF Memorandum, sebagai langkah pertama, Dewan membuat pengamatan umum atas Kecenderungan trend internasional yang melingkupi IFRS, menghasilkan argument dan pendapat tentang IFRS dari suatu sudut pandang sah, dan menyediakan Komentar dewan tentang langkah selanjutnya. Dewan juga memberikan pendapatnya mengenai aplikasi IFRS untuk perusahaan asing seperti halnya perusahaan domestik.
BERBAGAI ARGUMENTASI TENTANG IFRS DI JEPANG
A. Pendapat pemerintah
Perusahaan Jepang menghasilkan dua satuan laporan keuangan meturut dua hukum : Kode Perdagangan dan Hukum Pertukaran Surat-Surat berharga. Internasional Standard lebih menyeluruh mengenai tingkat pengungkapan yang diperlukan. Sebagai contoh:
1. Kuh Perdagangan Jepang tidak memerlukan penyingkapan suatu laporan arus kas dan statemen bagian pemegang saham, dimana itu diperlukan untuk standard internasional.
2. Perencanaan penyisihan laba dan laporan tambahan ( seperti surat-surat berharga, aktiva tetap, akun modal, dan rekening cadangan) diperlukan di bawah Kuh Dagang Jepang tetapi tidaklah diperlukan di bawah Standard Internasional.
3. Di bawah Kuh Dagang, hanya perusahaan besar diperlukan untuk menyingkapkan laporan konsolidasi, sedangkan standard internasional memerlukan penyingkapan laporan konsolidasi dengan mengabaikan ukuran perusahaan.
4. Kuh Dagang memerlukan penyingkapan tentang laporan keuangan satu tahun, tetapi standard internasional memerlukan penyingkapan komparatif laporan keuangan dari beberapa tahun.
5. Catatan tambahan terbatas di bawah Kuh Dagang tetapi itu adalah bagian penting dalam pengungkapan dalam standard internasional.
Salah satu alasan untuk menentang pemaksaan standard internasional, FSA negara, adalah bahwa standar internasional tidak diterima sebagai suatu praktek bahkan di Amerika Serikat menerapkan Standar Akuntansi Internasional untuk perusahaan domestik dan perusahaan asing yang sesuai dan adil.
B. Opini dari Sektor Pribadi
Organisasi Ekonomi Federasi Jepang (yang kita kenal dengan Keindanren di Jepang) juga mengambil sikap yang negatif dengan standarisasinya. Dan pada tanggal 24 Juli 2003, Sir David Tweedie, Pemimpin rapat IASB yang mengunjungi Keidanren menyatakan :
Tujuan dari IASB untuk membentuk keseragaman standar akuntansi yang berkualitas tinggi yang digunakan di semua pasar dunia. Tapi kenyataannya banyak orang kehilangan dasrb akuntansinya di berbagai negara di dunia dan yang disayangkan juga kejadian di U.S serta Krisis Keuangan di Negara Asia. Itulah yang menyebabkan IASB untuk menyeragamkan Standar Akuntansi Internasional.
PERMASALAHAN TAHUN 2005
MOF Memorandum menjelaskan permasalahan yang di duga terjadi di Jepang ketika Uni Eropa mengambil standar baru ditahun 2005. Uni Eropa menentukan dengan pasti yang wajib dibuat untuk perusahaan dan juga untuk umum. Dan Perdagangan Uni Eropa (E U) menggunakan IFRS dan standar ini di persiapkan untuk Laporan Keuangan Konsolidasi pada Januari 2005. inti dari permasalahannya adalah kenaikan modal di Uni Eropa.
SYARAT PENGUNGKAPAN DI PASAR JEPANG DENGAN PERBEDAAN STANDAR AKUNTANSI
Karena Keunikan dari Standar Akuntansi Jepang dan IFRS memunculkan 3 perbedaan pengungkapan yang diciptakan di pasar Jepang :
1. Standar Akuntansi dasar di Jepang
2. Standar Akuntansi Dasar dengan Negara Asing
3. Standar dari IFRS
Artikel analisis MOF termasuk dalam 6masalah potensial untuk menyatakan jepang dengan Standart Akuntansi Internasional. Berbagai standar pasar jepang yang diungkapkan dibawah ini:
Kasus Perusahaan Luar Negeri
1. Langkah perusahaan luar negeri dengan standart jepang menurut hukum yang ada di jepang.
2. Langkah Perusahaan Luar Negeri denagn Satndart dalam negeri atau Standart tiga negara menurut hokum yang ada dijepang.
3. Gambaran tentang perusahaan Luar Negeri yang menggunakan IFRS
IFRS tidak menemukan definisi lain Standart dalam Negeri dan Standart tiga negara.
DUALITAS REGULASI AKUNTANSI DI JEPANG
Kode Perdagangan mengatur prosedur–prosedur akunting korporat untuk tujuan utama menentukan secara akurat jumlah modal yang ada untuk dividen juga posisi kreditor yang tidak akan berbahaya karena hambatan properti korporat dari banyaknya distribusi dividen. Kode Perdagangan ini menegakkan periode profit dan metode kalkulasi rugi dan template saldo neracanya dipersiapkan langsung dari buku-buku akunting oleh sarana metode derivatif.
Meskipun detail regulasi mengenai akunting korporasi bisa ditemukan dalam Kode Perdagangan, aturan Kode Perdagangan dari Regulasi-Regulasi Mengenai Buku-Buku Perdagangan dan Kementerian Ordinansi Kehakiman diterapkan untuk item-item yang tidak didefinisikan secara spesi Hukum Pertukaran Sekuritas mendalilkan istilah, format dan metode-metode yang digunakan untuk persiapan saldo neraca, pernyataan profit dan rugi dan dokumen –dokumen lain yang berhubungan dengan kalkulasi finansial. Item-item ini dikirimkan menurut penggunaan yang wajar dan masuk akal termin, format dan metode persiapan yang ditentukan dalam Ordinansi MOF.
Dari sudut pandang yang lebih praktis, dokumen–dokumen kalkulasi finansial menyediakan informasi penting berkaitan dengan evaluasi–evaluasi sekuritas yang bisa dinegosiasikan dan perusahaan yang menerbitkan saat itu membagikan penempatan ataupenawaran perdana saham. Ordinansi ini mendukung pembuatan investigasi administratif lebih lancar dan semakin cepat. Ordinansi meningkatkan kewajaran transaksi dengan menyediakan representasi lebih akurat sementara memudahkan mereka untuk ditangani dalam cara lebih halus melalui format rasional yang melancarkan analisis-analisis lebih cepatu penawaran perdana saham.
Hukum Pertukaran Sekuritas ini diperkenalkan setelah Perang Dunia II dan ditujukan untuk mengkopi hukum yang sama ditetapkan pada 1933 dan 1934 di Amerika Serikat. Asumsi dasar dari otoritas pekerjaan dalam menyarankan legislasi korporat baru dan sekuritas-sekuritas bekerja baik di Amerika Serikat namun juga bekerja di Jepang.
ISU LEGENDA
Catatan penting untuk adopsi Standar-Standar Akunting Internasional di Jepang adalah beberapa pernyataan finansial diharuskan memasukkan sebuah legenda yang diminta oleh Amerika Serikat. Seseorang bisa menunjukkan masalah lain dengan praktik-praktik akunting Jepang. Pada Agustus 1995 laporan tahunan Dana Moneter Internasional, administrasi kebijakan Jepang dituduh gagal untuk menggunakan ukuran efektif untuk memperbaharui kelambatan sistem perbankan, lebih jauh dikatakan “menunggu tidak akan memulihkan kerugian, namun malah menambahnya” dan IMF meminta Jepang mengambil tindakan cepat untuk mengkoreksi masalah-masalah bank ini. Laporan ini juga menyatakan bahwa : (1) mekanisme pasar yang sekiranya membantu depositor dan investor untuk menyeleksi bank-bank yang tidak bekerja karena penyingkapan yang tidak memadai dari pengoperasian informasi bank-bank; dan (2) penting bagi pemegang saham untuk menuntut kesempurnaan aturan yang lebih jelas ringkas menentukan bagaimana dana-dana ini perlu diamankan untuk membersihkan hutang yang menimbulkan masalah bank, termasuk reksadana.
Berbagai masalah yang timbul di Jepang dari perusahaan domestik dan internasional karena sistem akuntansi di Jepang berbedadari standar internasional. Bahkan ’penjualan’, standar akuntansi di Jepang tidak jelas dan proses penjelasan secara spesifik kebiasaan industri. Ditengah-tengah ekspansi dari pasar modal yang melintasi batas nasional, hak isolasi pasar Jepang dari negara asing untuk melanjutkan masalah standar akuntansi yang bersifat merugikan semua investor dan kerja sama di dunia, sebagai perampasan investor dunia dari pilihan yang berharga dan pilihan menambah simpanan terbatas untuk kerja sama.
A. Keunggulan dan kelemahan perusahaan Jepang yang mengadopsi standar akuntansi internasional
Di dalam negeri, perusahaan Jepang terbebani dengan kebutuhan untuk menyiapkan dua macam laporan keuangan untuk menyesuaikan persyaratan legal antara commercial code dan hukum pertukaran sekuritas. Dengan mengadopsi standar internasional mereka akan terbebas dari beban tersebut.
Bagaimanapun, metode akuntansi di Jepang sangat unik, perusahaan di Jepang mencoba menerima keuangan internasional yang diminta untuk memperlihatkan informasi performanyaberdasarkan standar negara asing, atau memperlihatkan metodologinya untuk menyesuaikan perbedaan standarnya. Ini akan menjadi rintangan yang besar untuk perusahaan di Jepang karena mereka akan sulit mengefisiensi biaya tambahan di pasar luar negeri.
Sebagai tambahan, pelaporan keuangan perusahaan cabang luar negeri, dipersiapkan berdasarkan standar negara asing yang akan dikonsolidasi dengan pelaporan keuangan perusahaan induk yang berdasarkan standar di Jepang. Ini merupakan perwujudan pasti untuk melawan tujuan internasional untuk menyeragamkan standar akuntansi.
B. Keunggulan bagi perusahaan asing yang bermaksud untuk menambah simpanan di Jepang
Perusahaan asing yang membolehkan mengajukan pelaporan keuangan dimana dipersiapkan berdasarkan ”home country standard” atau “third country standard” ke MOF. Bagaimanapun FSA menilai pelaporan tersebut untuk menilai jika dokumen menghindar dari resiko kompromi perlindungan investor domestik Jepang. Proses ini, tentu saja, menempatkan beban berat dalam kerja sama asing. Sebagai data, perusahaan asing mungkin mencoba menambah simpanan di pasar lain selain Jepang. Dengan memakai standar internasional dapat mengurangi masalah dan seharusnya menyelidiki lebih lanjut dengan tujuan yang ada dalam pikiran.
C. Keunggulan bagi perusahaan asing yang melakukan bisnis di Jepang
Pelaporan keuangan membutuhkan pengajuan ke MOF oleh perusahaan asing yang melakukan bisnis di Jepang sekarang ini membutuhkan persiapan berdasarkan prinsip akuntansi Jepang. Ini menempatkan beban berat pada kerja sama internasional. Perusahaan tersebut juga harus mempersiapkan dokumen keuangan berdasarkan standar untuk pelaporan kuarter utama mereka di negara asing.
Pertimbangan untuk masalah ini, mengganti standar akuntansi Jepang ke standar internasional adalah solusi yang ideal. Bagaimanapun, standar akuntansi Jepang tidak diciptakan semalaman, tetapi dari cerita masa lalu yang panjang dan melibatkan berbagai macam regulasi. Itu merupakan faktor lain, tergantung dari kultur dan pengertian tentang nilai, itu dapat mencegah konversi lain dari proses efisiensi. Standar yang akan diadopsi dari standar akuntansi internasional, tinjauan tentang hubungan hukum lain, seperti hukum komersial, hukum pergantian sekuritas, dan huykum pajak, yang dibutuhkan.
Konsekuensinya, pengadopsian yang cepat tentang standar akuntansi internasional kurang terpikirkan, kesempatan itu akan berpindah secara perlahan. Ini juga masalah yang harus dipertimbangkan dan di pecahkan di semua proses dari internasionalisasi total di dalam perekonomian di Jepang.
KESIMPULAN
Standar akunansi adalah regulasi atau aturan (termasuk pula hokum dan anggaran dasar yang mengatuir penyusunan laporan keuangan. Penetapan standar adalah proses perumusan atau formulasi standar akuntansi. Namun, praktek sebenarnya berbeda dari yang ditentukan standar. Penetapan standar akuntansi melibatkan gabungan kelompok sector swasta yang meliputi profesi akuntansi, pengguna dan penyusun laporan keuangan, para karyawan dan kelompok publik yang meliputi badan otoritas pajak, kementrian yang bertanggung jawab atas hokum komersial dan koisi pasar modal. Bursa efek yang merupakan sector swasta dan public (tergantung negaranya) juga mempengaruhi proses tersebut. Di Negara hukum umumnya, sector swasta lebih berpengaruh dan profesi auditing cenderung untuk dapat mengatur sendiri dan untuk lebih dapat melakukan pertimbangan atas atestasi terhadap penyajian wajar laporan keuangan. Di Negara-negara hukum kode,sector public lebih berpengaruh dan profesi akuntansi cenderung untuk diatur oleh negara. Hal ini yang meyebabkan mengapa standar akuntansi berbeda-beda diseluruh dunia.
Kebanyakan perusahaan Jepang menyingkapi informasi keuangan dengan menggunakan Standard Akuntansi Jepang. Catatan penting untuk adopsi Standar-Standar Akunting Internasional di Jepang adalah beberapa pernyataan finansial diharuskan memasukkan sebuah legenda yang diminta oleh Amerika Serikat.
Pelaporan keuangan perusahaan cabang luar negeri, dipersiapkan berdasarkan standar negara asing yang akan dikonsolidasi dengan pelaporan keuangan perusahaan induk yang berdasarkan standar di Jepang. Ini merupakan perwujudan pasti untuk melawan tujuan internasional untuk menyeragamkan standar akuntansi.
DAFTAR PUSTAKA
1. Frederick D. S. Choi, Gary K. Meek, 2010, International Accounting, 6th edition, Salemba Empat: Jakarta
2. http://www.scribd.com/doc/21245468/AKUNTANSI-KOMPARATIF-1
3. http://xmeizafitrianax.wordpress.com/2011/02/21/sistem-akuntansi-jepang/
4. http://uziek.blogspot.com/2009/03/standar-akuntansi.html
5. http://nitha-lian.blogspot.com/2011/03/standar-akuntansi.html
6. http://inovarizka.wordpress.com/
Nama Kelompok :
1. Ai Endang ( 20207075 )
2. Herlina Novianti ( 20207532 )
3. Meli Helda Wati S. ( 21207397 )
4. Mikha Anitaria ( 20207718 )
5. Winahyu Febrika Sari ( 21207167 )
6. Taufiq Ar Rakhman ( 21207078 )
Kelas : 4 EB 08
PENDAHULUAN
Standar akuntansi adalah regulasi atau aturan (termasuk pula hukum dan anggaran dasar) yang mengatur penyusunan laporan keuangan. Penetapan standar adalah proses perumusan atau formulasi standar akuntansi. Standar akuntansi merupakan hasil penetapan standar. Tetapi dalam praktiknya berbeda dari yang ditentukan oleh standar. Ada empat alasan yang menjelaskan hal tersebut, antara lain:
1. Di kebanyakan negara hukuman atas ketidakpatuhan dengan ketentuan akuntansi cenderung lemah dan tidak efektif.
2. Secara suka rela perusahaan boleh melaporkan informasi lebih banyak daripada yang diharuskan.
3. Beberapa negara memperbolehkan perusahaan untuk mengabaikan standar akuntansi jika dengan melakukannnya operasi dan posisi keuangan perusahaan akan tersajikan secara lebih baik hasilnya.
4. Di beberapa negara standar akuntansi hanya berlaku untuk laporan keuangan secara tersendiri, dan bukan untuk laporan konsolidasi.
Penetapan standar akuntansi umumnya melibatkan gabungan kelompok sektor swasta dan publik. Hubungan antara standar akuntansi dan proses akuntansi sangat rumit dan tidak selalu bergerak dalam satu arah yang sama. Di pembahasan sebelumnya kita membedakan orientasi akuntansi antara penyajian wajar versus kepatuhan hukum. Akuntansi peyajian wajar biasanya berhubungan dengan negara-negara hukum umum, sedangkan akuntansi kepatuhan hukum umumnya ditemukan di negara-negara hukum kode. Perbedaan ini terlihat dalam proses penetapan standar, di mana sector swasta lebih berpengaruh di negara-negara hukum dengan penyajian wajar, sedangkan sektor publik lebih berpengaruh di negara hukum kode dengan kepatuhan hukum.
SISTEM AKUNTANSI JEPANG
Akuntansi dan pelaporan keuangan di Jepang mencerminkan gabungan berbagai pengaruh domestic dan internasional. Dua badan pemerintah yang terpisah bertanggung jawab atas regulasi akuntansi dan hukum pajak penghasilan perusahaan di Jepang memiliki pengaruh lebih lanjut pula. Pada paruh pertama abad ke-20, pemikiran akuntansi mencerminkan pengaruh Jerman pada paruh kedua, ide-ide dari AS yang berpengaruh. Akhir-akhir ini, pengaruh badan Badan Standar Akuntansi Internasional mulai dirasakan dan pada tahun 2001 perubahan besar terjadi dengan pembentukan organisasi sector swasta sebagai pembuat standar akuntansi.
Jepang merupakan masyarakat tradisional dengan akar budaya dan agama yang kuat. Kesadaran kelompok dan saling ketergantungan dalam hubungan pribadi dan perusahaan berlawanan dengan hubungan independen yang wajar diantara individu-individu dan kelompok di negara-negara barat. Perusahaan Jepang saling memiliki ekuitas saham satu sama lain, dan sering kali bersama-sama memiliki perusahaan lain. Investasi yang saling bertautan ini menghasilkan konglomerasi industri yang meraksasa yang disebut sebagai keiretsu. Bank sering kali menjadi bagian dari kelompok industry besar ini.
Penggunaan kredit bank dan modal utang yang meluas untuk membiayai perusahaan besar terbilang sangat banyak bila dilihat dari sudut pandang Barat dan manajemen perusahaan terutama lebih bertanggung jawab kepada bank dan lembaga keuangan lainnya, dibandingkan kepada para pemegang saham. Pemerintah pusat juga memberlakukan control ketat atas berbagai aktivitas usaha di Jepang, yang berarti control birokrasi yang kuat dalam masalah-masalah usaha, termasuk akuntansi. Pengetahuan mengenai kegiatan usaha utamanya terbatas pada perusahaan dan pihak dalam lainnya seperti bank dan pemerintah.
Modal usaha keiretsu ini, sedang dalam perubahan seiring dengan reformasi structural yang dilakukan Jepang untuk mengatasi atau menggerakkan stagnasi ekonomi yang berawal pada tahun 1990-an. Krisis keuangan yang mengikuti “pergerakakn ekonomi” Jepang juga disebabkan oleh review standardisasi laporan keuangan Jepang.Jelas terlihat bahwa banyak praktik akuntansi menyembunyikan betapa buruknya perusahaan di Jepang. Sebagi contoh:
1. Hilangnya konsolidasi standardisasi yang menyebabkan adanya perusahaan Jepang yang menutupi kerugian operasional dalam usaha gabungan. Investor tidak dapat melihat apakah kegiatan operasional perusahaan sepenuhnya benar-benar menguntungkan.
2. Kewajiban pensiun dan pesangon hanya diakui 40 persen dari jumlah pinjaman karena hal itu merupakan batas pengurang pajak mereka. Hal ini mengarah pada praktik rndahnya kewajiban pensiun.
3. Pemegang saham dibebani biaya, bukan berdasarkan harga pasar. Dibuat untuk mepertegas kohesi dari keiretsu, sehingga saham silang sangatlah luas. Perusahaan menahan mereka yang rugi, akan tetapi menjual mereka yang untung untuk mendapatkan laba.
Suatu perubahan besar dalam akuntansi ditunjukkan pada akhir tahun 1990-an untuk membuat kesehatan ekonomi perusahaan Jepang menjadi semakin transparan dan membawa Jepang lebih dekat dengan standar internasional.
Regulasi dan Penegakan Aturan Akuntansi
Pemerintah nasional masih memiliki pengaruh paling signifikan terhadap akuntansi di Jepang. Regulasi akuntansi didasarkan pada tiga undang-undang : Hukum Komersial (company law), Undang-undang Pasar Modal (securities and exchange law) dan Undang-undang Pajak Penghasilan Perusahaan (corporate income tax law).
1. Hukum komersial diatur oleh kementerian Kehakiman atau Ministry of Justice (MOJ). Hukum tersebut merupakan inti dari regulasi akuntansi di Jepang dan yang paling memiliki pengaruh besar. Dikembangkan dari hukum komersial Jerman, hukum yang awal di berlakukan pada tahun 1980, namun baru diimpelentasikan pada tahun 1899. Perlindungan terhadap kreditor dan pemegang saham merupakan prinsip utama dengan ketergantungan yang sangat jelas atas pengukuran biaya historis. Pengungkapan atas kelayakan kredit dan ketersediaan laba untuk pembagian dividen juga sama pentingnya. Seluruh perusahaan yang didirikan diwajibkan untuk memenuhi provisi akuntansi, yang dimuat dalam aturan-aturan menyangkut neraca, laporan laba rugi, laporan usaha dan skedul pendukung perusahaandengan kewajiban terbatas.
2. Perusahaan milik public harus memenuhi ketentuan lebih lanjut dalam Undang-undang Pasar Modal (SEL) yang diatur oleh Kementerian Keuangan Financial Services Agency (FSA). SEL dibuat berdasarkan Undang-undang Pasar Modal AS dan diberlakukan terhadap Jepang oleh AS selama masa pendudukan setelah perang dunia II. Tujuan utama SEL adalah untuk memberikan informasi dalam pengambilan keputusan investasi. Meskipun SEL mewajibkan laporan keuangan dasar yang sama seperti hukum komersial, terminology, bentuk dan isi laporan keuangan didefinisikan secara lebih spesifik oleh SEL; beberapa pos laporan keuangan direklasifikasikan untuk keperluan penyajian dan detail tambahan diberikan. Namun laba bersih dan ekuitas pemegang saham tetap sama menurut Hukum Komersial dan SEL.
3. Dewan Pertimbangan Akuntansi Usaha atau Business Accounting Deliberation Council (BADC), sekarang menjadi Bisiness Accoaunting Council (BAC) merupakan lembaga penasehat khusus bagi kementerian keuangan yang bertanggung jawab untuk mengembangkan standar akuntansi sesuai dengan SEL. Selain itu, dapat membantah perubahan besar mengenai prinsip-prinsip yang berlaku umum pembukuan yang diberikan di Jepang. BADC dapat dikatakan merupakan sumber utama PABU di Negara Jepang sekarang ini. Tetapi BADC tidak dapat mengeluarkan standar yang berbeda dengan hukum komersial. Para anggota BADC diangkat oleh kementerian keuangan dan bekerja paruh waktu. Mereka berasal dari kalangan akademisi, pemerintahan, lingkaran bisnis serta anggota Institut Akuntan Publik Bersertifikat di Jepang (JICPA).
Perubahan besar dalam penetapan standar akuntansi di Jepang terjadi pada tahun 2001 dengan pembentukan Badan Standar Akuntansi Jepang atau Accounting Standards Board of Japan (ASBJ) dan lembaga pengawas yang terkait dengannya yang dikenal sebagai Lembaga Akuntansi Keuangan atau Financial Accounting Standards Foundation (FASF). ASBJ kini memiliki tanggung jawab utama untuk mengembangkan standardisasi pembukuan serta panduan implementasinya di Jepang. ASBJ memiliki 13 anggota, tiga di antaranya adalah anggota penuh. Juga terdapat staf teknik penuh untuk mendukung aktivitas tersebut. FASF bertanggung jawab untuk mendanai dan penamaan anggotanya. Pendanaan datang dari perusahaan dan profesi akuntan, bukan dari pemerintah. Sebagai organisasi sector swasta yang independen, ASBJ lebih kuat dan transparan bila dibandingkan dengan BAC, dan memiliki subjek hanya pada segelintir politisi dan saham khusus. ASBJ berkolaborasi dengan IASB dalam mengembangkan IFRS serta pada tahun 2005 meluncurkan proyek bersama dengan IASB untuk menghilangkan perbedaan yang ada antara IFRS dan standardisasi pembukuan Jepang. BAC tetap menjadi penasehat FSA mengenai standardisasi pembukuan dan juga bertanggung jawab untuk membuat standardisasi proses audit. Standardisasi pembukuan Jepang tidak boleh bertentangan dengan hukum komersial. Oleh karena itu, triangulasi standardisasi pembukuan, undang-undang perusahaan dan undang-undang perpajakan masih tetap menjadi gambaran dari laporan keuangan Jepang.
Tahap akhir yaitu signifikansi pengaruh kode pajak. Seperti di Prancis, Jerman dan dimana pun, beban dapat diklaim untuk kebutuhan pajak hanya jika telah dibooking secara penuh. Pendapatan kena pajak berdasar pada jumlah kalkulasi berdasarkan Undang-Undang Perusahaan tetapi jika hukum tersebut tidak mejelaskan mengenai perlakuan pembukuan.
Berdasarkan Undang-undang Perusahaan, laporan keuangan serta jadwal yang mendukung pada perusahaan kecil dan menengah merupakan subjek untuk audit hanya oleh auditor yang berwenang. Baik auditor berwenang atau independen, keduanya harus mengaudit perusahaan besar. Auditor independen harus mengaudit laporan keuangan yang dipublikasikan oleh perusahaan sesuai dengan undang-undan pertukaran dan sekuritas. Auditor yang berwenang tidak memerlukan kualifikasi professional dan ditugasi oleh perusahaan secara penuh. Auditor yang berwenang biasanya focus pada manajerial direktur dan baik bekerja sesuai dengan kewenangannya atau tidak. Auditor independen melibatkan pemeriksaan terhadap laporan dan catatan keuangan serta harus dilakukan oleh akuntan public bersertifikasi certified public accountants- CPAs
Japanese Institute of Certified Public Accountants (JICPA) merupakan organisasi professional dari CPAs di Jepang. Seluruh CPAs harus termasuk ke dalam JIPCPA. Sebagai tambahan untuk memberikan panduan mengenai pelaksanaan audit, JIPCA mengeluarkan panduan mengenai permasalahan akuntansi, serta meyediakan input bagi ASBJ dalam mengembangkan standardisasi akuntansi. Standardisasi proses audit yang berlaku umum dikeluarkan oleh BAC daripada JIPCA. Certified Public Accoauntant and Auditing Oversight Board dibentuk pada tahun 2003. Agensi pemerintahan, didesain untuk mengawasi dan mengontrol auditor serta meningkatkan kualitas audit di Jepang. Hal ini dicantumkan FSA pada tahun 2004.
Pelaporan Keuangan
Perusahaan yang didirikan menurut hukum komersial diwajibkan untuk menyusun laporan wajib yang harus mendapat persetujuan dalam rapat tahunan pemegang saham yang berisi:
1. Neraca
2. Laporan laba rugi
3. Laporan atas perubahan ekuitas pemegang saham
4. Laporan bisnis
5. Jadwal terkait
Catatan yang menyertai neraca dan laporan laba rugi menjelaskan kebijakan akuntansi dan memberikan detail pendukung . Laporan usaha berisi garis besar usaha dan informasi mengenai operasi, posisi keuangan dan hasil operasi. Sejumlah skedul pendukung juga wajib dibuat, terpisah dari catatan atas laporan keuangan, yang meliputi:
1. Perubahan dalam modal saham dan cadangan wajib
2. Perubahan dalam obligasi dan utang jangka panjang dan jangka pendek
3. Perubahan dalam aktiva tetap dan akumulasi depresiasi
4. Aktiva dalam penjaminan
5. Jaminan utang
6. Perubahan dalam provisi
7. Jumlah yang terutang kepada dan yang tertagih dari pemegang saham pengendali
8. Kepemilikan ekuitas dalam anak perusahaan dan jumlah lembar saham perusahaan yang dimiliki oleh anak perusahaan tersebut.
9. Piutang yang berasal dari anak perusahaan
10. Transaksi dengan direktur, auditor wajib, pemegang saham pengendali dan pihak ketiga yang menimbulkan konflik kepentingan
11. Remunerasi yang dibayarkan kepada direktur dan auditor wajib
Informasi ini disusun untuk satu tahun tunggal berdasarkan suatu induk perusahaan dan diaudit oleh auditor yang berwenang. Hukum komersial tidak mengharuskan laporan arus kas.
Perusahaan yang mencatatkan sahamnya harus menyusun laporan keuangan sesuai dengan Undang-undang Pasar Modal (SEL) yang secara umum mewajibkan laporan keuangan dasar yang sama dengan hukum komersial ditambah dengan laporan arus kas. Namun menurut SEL laporan keuangan konsolidasi yang utama bukan laporan keuangan induk perusahaan. Laporan keuangan dan skedul yang disusun sesuai dengan SEL harus diaudit oleh auditor independen. Ramalan arus kas untuk 6 bulan kedepan dimasukkan sebagai informasi tambahan dalam laporan kepada Kementerian Keuangan. Laporan ramalan lainnya juga dilaporkan. Secara keseluruhan, jumlah pelaporan ramalan perusahaan sangat besar di Jepang. Namun informasi ini hanya dilaporkan dalam laporan wajib dan jarang sekali disajikan dalam laporan tahunan untuk pemegang saham.
Pengukuran Akuntansi
Hukum komersial mewajibkan perusahaan-perusahaan besar untuk menyusun laporan konsolidasi. Selain itu perusahaan yang mencatatkan saham harus menyusun laporan keuangan konsolidasi sesuai dengan SEL. Akun perusahaan secara terpisah merupakan dasar bagi laporan konsolidasi dan umumnya prinsip akuntansi yang sama digunakan untuk keduanya. Anak perusahaan dikonsolidasikan jika induk perusahaan secara langsung dan tidak langsung mengendalikan kebijakan keuangan dan operasionalnya. Metode Pooling of interest (penyatuan saham) untuk bisnis gabungan digunakan pada situsai tertentu saja di mana tidak ada perusahaan yang mengotrol perusahaan lainnya. Sebaliknya, bisnis gabungan dihitung karena pembelian. Goodwill dihitung dengan dasar harga pasar asset bersih yang didapatkan dan diamortisasi lebih dari 20 tahun atau kurang serta subjek terhadap tes penurunan nilai. Metode ekuitas digunakan untuk investasi dalam perusahaan afiliansi ketika perusahaan induk memberikan pengaruh signifikan daripada kebijakan operasional dan financial. Metode ekuitas juga digunakan untuk menghitung proyek gabungan, gabungan yang proporsional tidak diperbolehkan. Di bawah standar tingkat kurs saat akhir tahun, pendapatan dan beban dalam rata-rata serta penyesuaian pertukaran mata uang asing berada dalam ekuitas pemegang saham.
Persediaan yang ada harus dihitung apakah cocok dengan biaya atau lebih rendah atau nilai keuntungan besih. FIFO, LIFO, serta metode biaya rata-rata semuanya menerima metode cost-flow (arus biaya), dengan rata-rata yang paling baik. Investasi dalam saham dinilai pada harga pasar. Asset tetap dinilai pada biaya dan didepresiasi yang berkenaan dengan hukum pajak. Metode declining-balance (saldo menurun) merupakan metode depresiasi yang paling umum.
Biaya penelitian dan pengembangan juga dicatat sebagai biaya pada saat terjadinya. Sewa menyewa keuangan lainnya memungkinkan kapitalisasi atau dianggap sebagi kontrak operasional. Pajak tangguhan dipersiapkan untuk perubahan sepanjang wajtu dengan menggunakan metode kewajiban. Kerugian bersyarat dipersiapkan hingga terbuka kemungkinan dan dapat diperkirakan. Keuntungan bagi para pensiun dan pegawai yang diberhentikan , diakui secara penuh karena pegawai berhak mendaptkannya dan obligasi tanpa dana terlihat seperti kewajiban. Dibutuhkan cadangan setiap tahun perusahaan harus mengalokasikan sejumlah 10 persen kas dividen dan bonus yang dibayarkan pada direktur dan auditor berwenang hingga cadangan mencapai 25 persen dari saham.
Kebanyakan praktik akuntansi dilaksanakan dalam beberapa tahun terakhir sebagai akibat dari Perubahan Besar dalam Akuntansi. Perubahan- perubahan terakhir ini meliputi:
1. Mengharuskan perusahaan yang mencatatkan sahamnya untuk membuat laporan arus kas
2. Memperluas jumlah anak perusahaan yang dikonsolidasikan berdasarkan kendali yang dimiliki dan bukan persentase kepemilikan
3. Memperluas jumlah perusahaan afiliasi yang dicatat dengan menggunakan metode ekuitas berdasarkan pengaruh signifikan dan bukan pada persentase kepemilikan
4. Menilai investasi dalam surat berharga sebesar harga pasar dan bukan biaya perolehan
5. Menilai persediaan dengan biaya yang lebih rendah atau niali bersih daripada dengan biay
6. Provisi penuh atas kewajiban tangguhan
7. Akrual penuh atas pensiun dan kewajiban pensiun lainnya.
Ketika aktivitas bisnis perusahaan menjadi semakin berkembang setiap tahun, sistem akuntansi dari negara-negara individu tampak sederhana, berbeda dari negara ke negara lain. Baru-baru ini, tuntutan kebutuhan akan suatu sistem akuntansi berstandar internasional sehingga investor dapat memahami dan dengan baik membandingkan tampilan perusahaan dari negara lain ketika mereka mencari pembiayaan dari luar negeri. Sebagai hasil penelitian ini, standar akuntansi internasional diaplikasikan cesara bertahap.
Persetujuan Norwalk adalah hasil pertemuan antara FASB dan IASB pada bulan September 2002. Persetujuan tersebut mencari persamaan antara IFRS dan U.S. standard, untuk pemusatan lebih lanjut sebagai standar akuntansi internasional. Kebanyakan perusahaan Jepang menyingkapi informasi keuangan dengan menggunakan Standard Akuntansi Jepang.
MOF, menerbitkan suatu memorandum berjudul ” Adoption of International Accounting Standards In Japan”. Tujuan Memorandum MOF adalah untuk mengumpulkan dan menyusun berbagai argumentasi tentang apa yang sebaiknya dilakukan di Jepang, dari suatu sudut pandang pejabat, mengenai pangadopsian standar akuntansi internasional untuk disetarakan dengan pengaodpsian European Union’s oleh IFRS 2005.
Dalam MOF Memorandum, sebagai langkah pertama, Dewan membuat pengamatan umum atas Kecenderungan trend internasional yang melingkupi IFRS, menghasilkan argument dan pendapat tentang IFRS dari suatu sudut pandang sah, dan menyediakan Komentar dewan tentang langkah selanjutnya. Dewan juga memberikan pendapatnya mengenai aplikasi IFRS untuk perusahaan asing seperti halnya perusahaan domestik.
BERBAGAI ARGUMENTASI TENTANG IFRS DI JEPANG
A. Pendapat pemerintah
Perusahaan Jepang menghasilkan dua satuan laporan keuangan meturut dua hukum : Kode Perdagangan dan Hukum Pertukaran Surat-Surat berharga. Internasional Standard lebih menyeluruh mengenai tingkat pengungkapan yang diperlukan. Sebagai contoh:
1. Kuh Perdagangan Jepang tidak memerlukan penyingkapan suatu laporan arus kas dan statemen bagian pemegang saham, dimana itu diperlukan untuk standard internasional.
2. Perencanaan penyisihan laba dan laporan tambahan ( seperti surat-surat berharga, aktiva tetap, akun modal, dan rekening cadangan) diperlukan di bawah Kuh Dagang Jepang tetapi tidaklah diperlukan di bawah Standard Internasional.
3. Di bawah Kuh Dagang, hanya perusahaan besar diperlukan untuk menyingkapkan laporan konsolidasi, sedangkan standard internasional memerlukan penyingkapan laporan konsolidasi dengan mengabaikan ukuran perusahaan.
4. Kuh Dagang memerlukan penyingkapan tentang laporan keuangan satu tahun, tetapi standard internasional memerlukan penyingkapan komparatif laporan keuangan dari beberapa tahun.
5. Catatan tambahan terbatas di bawah Kuh Dagang tetapi itu adalah bagian penting dalam pengungkapan dalam standard internasional.
Salah satu alasan untuk menentang pemaksaan standard internasional, FSA negara, adalah bahwa standar internasional tidak diterima sebagai suatu praktek bahkan di Amerika Serikat menerapkan Standar Akuntansi Internasional untuk perusahaan domestik dan perusahaan asing yang sesuai dan adil.
B. Opini dari Sektor Pribadi
Organisasi Ekonomi Federasi Jepang (yang kita kenal dengan Keindanren di Jepang) juga mengambil sikap yang negatif dengan standarisasinya. Dan pada tanggal 24 Juli 2003, Sir David Tweedie, Pemimpin rapat IASB yang mengunjungi Keidanren menyatakan :
Tujuan dari IASB untuk membentuk keseragaman standar akuntansi yang berkualitas tinggi yang digunakan di semua pasar dunia. Tapi kenyataannya banyak orang kehilangan dasrb akuntansinya di berbagai negara di dunia dan yang disayangkan juga kejadian di U.S serta Krisis Keuangan di Negara Asia. Itulah yang menyebabkan IASB untuk menyeragamkan Standar Akuntansi Internasional.
PERMASALAHAN TAHUN 2005
MOF Memorandum menjelaskan permasalahan yang di duga terjadi di Jepang ketika Uni Eropa mengambil standar baru ditahun 2005. Uni Eropa menentukan dengan pasti yang wajib dibuat untuk perusahaan dan juga untuk umum. Dan Perdagangan Uni Eropa (E U) menggunakan IFRS dan standar ini di persiapkan untuk Laporan Keuangan Konsolidasi pada Januari 2005. inti dari permasalahannya adalah kenaikan modal di Uni Eropa.
SYARAT PENGUNGKAPAN DI PASAR JEPANG DENGAN PERBEDAAN STANDAR AKUNTANSI
Karena Keunikan dari Standar Akuntansi Jepang dan IFRS memunculkan 3 perbedaan pengungkapan yang diciptakan di pasar Jepang :
1. Standar Akuntansi dasar di Jepang
2. Standar Akuntansi Dasar dengan Negara Asing
3. Standar dari IFRS
Artikel analisis MOF termasuk dalam 6masalah potensial untuk menyatakan jepang dengan Standart Akuntansi Internasional. Berbagai standar pasar jepang yang diungkapkan dibawah ini:
Kasus Perusahaan Luar Negeri
1. Langkah perusahaan luar negeri dengan standart jepang menurut hukum yang ada di jepang.
2. Langkah Perusahaan Luar Negeri denagn Satndart dalam negeri atau Standart tiga negara menurut hokum yang ada dijepang.
3. Gambaran tentang perusahaan Luar Negeri yang menggunakan IFRS
IFRS tidak menemukan definisi lain Standart dalam Negeri dan Standart tiga negara.
DUALITAS REGULASI AKUNTANSI DI JEPANG
Kode Perdagangan mengatur prosedur–prosedur akunting korporat untuk tujuan utama menentukan secara akurat jumlah modal yang ada untuk dividen juga posisi kreditor yang tidak akan berbahaya karena hambatan properti korporat dari banyaknya distribusi dividen. Kode Perdagangan ini menegakkan periode profit dan metode kalkulasi rugi dan template saldo neracanya dipersiapkan langsung dari buku-buku akunting oleh sarana metode derivatif.
Meskipun detail regulasi mengenai akunting korporasi bisa ditemukan dalam Kode Perdagangan, aturan Kode Perdagangan dari Regulasi-Regulasi Mengenai Buku-Buku Perdagangan dan Kementerian Ordinansi Kehakiman diterapkan untuk item-item yang tidak didefinisikan secara spesi Hukum Pertukaran Sekuritas mendalilkan istilah, format dan metode-metode yang digunakan untuk persiapan saldo neraca, pernyataan profit dan rugi dan dokumen –dokumen lain yang berhubungan dengan kalkulasi finansial. Item-item ini dikirimkan menurut penggunaan yang wajar dan masuk akal termin, format dan metode persiapan yang ditentukan dalam Ordinansi MOF.
Dari sudut pandang yang lebih praktis, dokumen–dokumen kalkulasi finansial menyediakan informasi penting berkaitan dengan evaluasi–evaluasi sekuritas yang bisa dinegosiasikan dan perusahaan yang menerbitkan saat itu membagikan penempatan ataupenawaran perdana saham. Ordinansi ini mendukung pembuatan investigasi administratif lebih lancar dan semakin cepat. Ordinansi meningkatkan kewajaran transaksi dengan menyediakan representasi lebih akurat sementara memudahkan mereka untuk ditangani dalam cara lebih halus melalui format rasional yang melancarkan analisis-analisis lebih cepatu penawaran perdana saham.
Hukum Pertukaran Sekuritas ini diperkenalkan setelah Perang Dunia II dan ditujukan untuk mengkopi hukum yang sama ditetapkan pada 1933 dan 1934 di Amerika Serikat. Asumsi dasar dari otoritas pekerjaan dalam menyarankan legislasi korporat baru dan sekuritas-sekuritas bekerja baik di Amerika Serikat namun juga bekerja di Jepang.
ISU LEGENDA
Catatan penting untuk adopsi Standar-Standar Akunting Internasional di Jepang adalah beberapa pernyataan finansial diharuskan memasukkan sebuah legenda yang diminta oleh Amerika Serikat. Seseorang bisa menunjukkan masalah lain dengan praktik-praktik akunting Jepang. Pada Agustus 1995 laporan tahunan Dana Moneter Internasional, administrasi kebijakan Jepang dituduh gagal untuk menggunakan ukuran efektif untuk memperbaharui kelambatan sistem perbankan, lebih jauh dikatakan “menunggu tidak akan memulihkan kerugian, namun malah menambahnya” dan IMF meminta Jepang mengambil tindakan cepat untuk mengkoreksi masalah-masalah bank ini. Laporan ini juga menyatakan bahwa : (1) mekanisme pasar yang sekiranya membantu depositor dan investor untuk menyeleksi bank-bank yang tidak bekerja karena penyingkapan yang tidak memadai dari pengoperasian informasi bank-bank; dan (2) penting bagi pemegang saham untuk menuntut kesempurnaan aturan yang lebih jelas ringkas menentukan bagaimana dana-dana ini perlu diamankan untuk membersihkan hutang yang menimbulkan masalah bank, termasuk reksadana.
Berbagai masalah yang timbul di Jepang dari perusahaan domestik dan internasional karena sistem akuntansi di Jepang berbedadari standar internasional. Bahkan ’penjualan’, standar akuntansi di Jepang tidak jelas dan proses penjelasan secara spesifik kebiasaan industri. Ditengah-tengah ekspansi dari pasar modal yang melintasi batas nasional, hak isolasi pasar Jepang dari negara asing untuk melanjutkan masalah standar akuntansi yang bersifat merugikan semua investor dan kerja sama di dunia, sebagai perampasan investor dunia dari pilihan yang berharga dan pilihan menambah simpanan terbatas untuk kerja sama.
A. Keunggulan dan kelemahan perusahaan Jepang yang mengadopsi standar akuntansi internasional
Di dalam negeri, perusahaan Jepang terbebani dengan kebutuhan untuk menyiapkan dua macam laporan keuangan untuk menyesuaikan persyaratan legal antara commercial code dan hukum pertukaran sekuritas. Dengan mengadopsi standar internasional mereka akan terbebas dari beban tersebut.
Bagaimanapun, metode akuntansi di Jepang sangat unik, perusahaan di Jepang mencoba menerima keuangan internasional yang diminta untuk memperlihatkan informasi performanyaberdasarkan standar negara asing, atau memperlihatkan metodologinya untuk menyesuaikan perbedaan standarnya. Ini akan menjadi rintangan yang besar untuk perusahaan di Jepang karena mereka akan sulit mengefisiensi biaya tambahan di pasar luar negeri.
Sebagai tambahan, pelaporan keuangan perusahaan cabang luar negeri, dipersiapkan berdasarkan standar negara asing yang akan dikonsolidasi dengan pelaporan keuangan perusahaan induk yang berdasarkan standar di Jepang. Ini merupakan perwujudan pasti untuk melawan tujuan internasional untuk menyeragamkan standar akuntansi.
B. Keunggulan bagi perusahaan asing yang bermaksud untuk menambah simpanan di Jepang
Perusahaan asing yang membolehkan mengajukan pelaporan keuangan dimana dipersiapkan berdasarkan ”home country standard” atau “third country standard” ke MOF. Bagaimanapun FSA menilai pelaporan tersebut untuk menilai jika dokumen menghindar dari resiko kompromi perlindungan investor domestik Jepang. Proses ini, tentu saja, menempatkan beban berat dalam kerja sama asing. Sebagai data, perusahaan asing mungkin mencoba menambah simpanan di pasar lain selain Jepang. Dengan memakai standar internasional dapat mengurangi masalah dan seharusnya menyelidiki lebih lanjut dengan tujuan yang ada dalam pikiran.
C. Keunggulan bagi perusahaan asing yang melakukan bisnis di Jepang
Pelaporan keuangan membutuhkan pengajuan ke MOF oleh perusahaan asing yang melakukan bisnis di Jepang sekarang ini membutuhkan persiapan berdasarkan prinsip akuntansi Jepang. Ini menempatkan beban berat pada kerja sama internasional. Perusahaan tersebut juga harus mempersiapkan dokumen keuangan berdasarkan standar untuk pelaporan kuarter utama mereka di negara asing.
Pertimbangan untuk masalah ini, mengganti standar akuntansi Jepang ke standar internasional adalah solusi yang ideal. Bagaimanapun, standar akuntansi Jepang tidak diciptakan semalaman, tetapi dari cerita masa lalu yang panjang dan melibatkan berbagai macam regulasi. Itu merupakan faktor lain, tergantung dari kultur dan pengertian tentang nilai, itu dapat mencegah konversi lain dari proses efisiensi. Standar yang akan diadopsi dari standar akuntansi internasional, tinjauan tentang hubungan hukum lain, seperti hukum komersial, hukum pergantian sekuritas, dan huykum pajak, yang dibutuhkan.
Konsekuensinya, pengadopsian yang cepat tentang standar akuntansi internasional kurang terpikirkan, kesempatan itu akan berpindah secara perlahan. Ini juga masalah yang harus dipertimbangkan dan di pecahkan di semua proses dari internasionalisasi total di dalam perekonomian di Jepang.
KESIMPULAN
Standar akunansi adalah regulasi atau aturan (termasuk pula hokum dan anggaran dasar yang mengatuir penyusunan laporan keuangan. Penetapan standar adalah proses perumusan atau formulasi standar akuntansi. Namun, praktek sebenarnya berbeda dari yang ditentukan standar. Penetapan standar akuntansi melibatkan gabungan kelompok sector swasta yang meliputi profesi akuntansi, pengguna dan penyusun laporan keuangan, para karyawan dan kelompok publik yang meliputi badan otoritas pajak, kementrian yang bertanggung jawab atas hokum komersial dan koisi pasar modal. Bursa efek yang merupakan sector swasta dan public (tergantung negaranya) juga mempengaruhi proses tersebut. Di Negara hukum umumnya, sector swasta lebih berpengaruh dan profesi auditing cenderung untuk dapat mengatur sendiri dan untuk lebih dapat melakukan pertimbangan atas atestasi terhadap penyajian wajar laporan keuangan. Di Negara-negara hukum kode,sector public lebih berpengaruh dan profesi akuntansi cenderung untuk diatur oleh negara. Hal ini yang meyebabkan mengapa standar akuntansi berbeda-beda diseluruh dunia.
Kebanyakan perusahaan Jepang menyingkapi informasi keuangan dengan menggunakan Standard Akuntansi Jepang. Catatan penting untuk adopsi Standar-Standar Akunting Internasional di Jepang adalah beberapa pernyataan finansial diharuskan memasukkan sebuah legenda yang diminta oleh Amerika Serikat.
Pelaporan keuangan perusahaan cabang luar negeri, dipersiapkan berdasarkan standar negara asing yang akan dikonsolidasi dengan pelaporan keuangan perusahaan induk yang berdasarkan standar di Jepang. Ini merupakan perwujudan pasti untuk melawan tujuan internasional untuk menyeragamkan standar akuntansi.
DAFTAR PUSTAKA
1. Frederick D. S. Choi, Gary K. Meek, 2010, International Accounting, 6th edition, Salemba Empat: Jakarta
2. http://www.scribd.com/doc/21245468/AKUNTANSI-KOMPARATIF-1
3. http://xmeizafitrianax.wordpress.com/2011/02/21/sistem-akuntansi-jepang/
4. http://uziek.blogspot.com/2009/03/standar-akuntansi.html
5. http://nitha-lian.blogspot.com/2011/03/standar-akuntansi.html
6. http://inovarizka.wordpress.com/
PELAPORAN DAN PENGUNGKAPAN KEUANGAN
PELAPORAN DAN PENGUNGKAPAN KEUANGAN
PENGUKURAN VS PENGUNGKAPAN
Konseptualisasi Proses laporan keuangan menurut Bedford terdiri dari 4 langkah prosedural:
1. Persepsi aktivitas penting dari entitas akuntansi
Ø Transaksi-transaksi keuangan mewakili entitas penting dalam proses pelaporan
2. Simbolisasi Aktivitas
Ø Dibuat database (akun-akun) Dengan tujuan mempermudah identifikasi yang kemudian membentuk suatu kumpulan data dan informasi akhir mengenai asset dan kewajiban perusahaan yang akan dianalisa.
3. Analisis terhadap model aktivitas
Ø Mengungkapkan apa yang tersaji dalam pelaporan sehingga dapat menyediakan pemahaman mengenai sifat dari aktifitas-aktifitas entitas.
4 Komunikasi (transmisi) analisis kepada Pengguna
Ø Dengan tujuan menuntun pembuat keputusan dalam mengarahkan aktivitas-aktivitas entitas di masa yang akan datang.
Ø Langkah 1 dan 2 pada point diatas merupakan proses pengukuran, yaitu suatu proses penyajian data yang berisi informasi mengenai kondisi keuangan perusahaan.
Ø Sedangkan point 3 dan 4 merupakan tahap pengungkapan atas informasi yang dihasilkan dari pelaporan dimana tanpa pengungkapan informasi yang diperoleh dari pelaporan dengan sendirinya tidak berguna.
EVOLUSI PENGUNGKAPAN KORPORASI
Kewajiban dan praktik-praktik pengungkapan korporasi dipengaruhi oleh sejumlah hal, antara lain sebagai berikut:
Pengaruh Pasar Modal
Dalam ekonomi yang kompetitif, pengungkapan koorperasi merupakan sarana untuk menyalurkan akuntabilitas koorperasi kepada para penyedia modal (investor) dan untuk mepermudah alokasi sumberdaya untuk pemanfaatan yang paling produktif.
Suatu koorperasi perlu menarik modal dalam jumlah yang sangat besar untuk pembiayaan aktivitas produksi dan distribusi yang ekstensif. Oleh karena itu pembiyaan internal ini sangat bergantung pada modal eksternal yang diinvestasikan oleh para investor pada sebuah koorperasi, Sebagai timbal balik, seorang investor memerlukan pengungkapan (tansparansi koorperasi) dimana para investor tersebut dapat menilai kualitas saham yang mereka tanamkan.
Kaitan konseptual antara pengungkapan yang meingkat dan biaya modal perusahaan dari teori perilaku investasi dalam kondisi ketidakpastian, yaitu:
- Dalam dunia ketidakpastian, para investor memandang pengembalian dari investasi sekuritas sebagai uang yang diterima sebagai konsekwensi kepemilikan.
- Karena adanya ketidakpastian pengembalian ini dipandang dalam pengertian probabilistik.
- Para investor menggunakan sejumlah ukuran berbeda untuk mengukur hasil yang diharapkan dari suatu sekuritas.
- Para investor menyukai tingkat pengembalian yang tinggi untuk tingkat resiko tertentu atau sebaliknya.
- Nilai sebuah sekuritas berhubungan positif dengan aliran hasil yang diharapkan dan berhubungan terbalik dengan resiko yang berkaitan dengan pengembalian tersebut.
- Jadi, Pengungkapan perusahaan akan meningkatkan distribusi probabilitas dari hasil yang diharapkan oleh investor dengan mengurangi ketidakpastian yang berhubungan dengan pengembalian tersebut. Sehingga akan meningkatkan performance (kinerja perusahaan) di mata para investor sehingga memikat para investor untuk menginvestasikan yang lebih besar pada sekuritas yang sama sehingga dapat mengurangi biaya modal.
Pengaruh Non-Keuangan
Yang terjadi saat ini terdapat kecenderungan yang semakin meningkat dimana koorperasi bertanggung jawab terhadap public atas kebijakan-kebijakan dan tindakan-tindakannya. Hal ini disebabkan negara-negara kecil cenderung melihat perusahaan multinasional sebagai ancaman langsung terhadap kedaulatan negara, dimana perusahaan multinasional mampu menciptakan standar kehidupan umum suatu negara dengan aktivitas-aktivitas bisnis multinasional, seperti strategi investasi langsung yang mempengaruhi nilai tukar valuta di luar negeri.
Selain itu kesejahteraan masayarakat bisa dipengaruhi oleh pembayaran pajak secara arbiter (sewenang-wenang) antar negara, ataupun serentetan manipulasi yang dilakukan oleh perusahaan multinasional, sehingga “Pemegang saham non – keuangan, seperti serikat pekerja, pemerintah, dan masyarakat umum memerlukan transparansi (pengungkapan) Koorporasi, baik keuangan maupun non-keuangan.
Upaya PBB untuk menggerakkan ketaatan aktivitas investasi langsung luar negeri, sebagai berikut:
- Nilai batas Investasi langsung adalah dimana investor asing tunggal mengendalikan lebih dari 10 % saham biasa atau hak suara yang efektif dalam manajemen.
- Komposisi laba investasi langsung, adalah deviden, laba ditahan , dan hutang bunga.
- Eliminasi capital gains/losess : dimana laba tidak boleh mengandung capital gain maupun losess yang sudah/belum realisasi.
- Penagihan piutang dagang antar perusahaan harus memasukkan transaksi dalam saham, ataupun hutang jangka panjang maupun pendek.
- Prosedur konversi dimana bunga, deviden, laba yang didistribusikan dan ditahan dalam valas harus dikonversikan dalam kurs spot pada tanggal penerimaan.
- Pengukuran investasi langsung harus diukur menggunakan nilai buku dari modal saham dan cadangan.
- Estimasi -ulang saham investasi langsung, dimana kepemilikan saham harus diestimasi-ulang memakai replacement cost bukan nilai buku.
Tangapan Koorperasi
Sejumlah perusahaan memandang permintaan diperluasnya transparansi pelaporan sebagai sesuatu yang positif, namun terdapat beberapa perusahaan yang menentang transparansi tersebut dengan alasan:
1. Bersifat diskriminatif, membedakan perusahaan multinasional dengan perusahaan domestik murni.
2. Prematur, karena tidak ada kebutuhan yang nyata bagi pengungkapan yang disarankan.
3. Mumbutuhkan biaya.
Namun, peningkatan permintaan transparansi informasi koorperasi tidak dapat diabaikan begitu saja dari berbagai pihak yang berkepentingan. Terutama para investor yang menanamkan modal.
Sejumlah koorperasi sering mengalami keterlambatan dalam pegungkapan yang disebabkan cengkraman peraturan mengenai standar pengungkapan yang diterbitkan oleh organisasi seperti: UNCTC, OECD, EC, IASC, ICFTU, dan IOSCO. Oleh karena itu, koorperasi modern harus mengantisipasi peningkatan permintaan bagi transparansi koorperasi dengan tujuan memikat para investor untuk menanamkan modalnya dalam koorperasi.
PERATURAN KEWAJIBAN-KEWAJIBAN PENGUNGKAPAN
Sebagai landasan perlindungan investor, SEC AS, Menkeu Jepang dan COSOB Italia, bersama dengan badan pembuat peraturan pemerintah membebankan kewajiban pengungkapan kepada perusahaan domestic maupun asing yang mengupayakan meraih akses ke dalam pasar bursa, dengan tujuan menjamin para investor agar memperoleh pengungkapan minimum yang memungkinkan untuk menilai kinerja masa lalu ataupun prospek perusahaan.
Kewajiban-Kewajiban SEC
Perdagangan sekuritas pada bursa terkelola diatur oleh Securities Exchange Act (SEC).
Perusahaan non-AS terkena peraturan dan pengungkapan SEC bila terjadi kondisi:
– Perusahaan menerbitkan sekuritas untuk penjualan perdana kepada public AS
– Perusahaan ingin memperdagangkan sekuritas yang masih beredar pada suatu bursa terkelola di AS
– Saham perusahaan diperdagangkan diluar pasar terkelola AS tetapi perusahaan memiliki asset lebih dari $ 1 juta, lebih dari 500 pemegang saham di seluruh dunia, dan dari jumlah tersebut 300 atau lebih berdiam di AS.
Pengecualian utama bagi koorperasi asing berhubungan dengan hal sebagai berikut:
– Laporan keuangan koorperasi non-AS harus memiliki kandungan informasi yang sama dengan laporan keuangan koorperasi domestik kecuali mengandung rekonsiliasi terhadap berbagai variasi yang signifikan dari GAAP AS dan Regulation S-X.
– Kecuali kalau rekonsiliasi penuh dengan GAAP AS diwajibkan, hanya informasi pendapatan per lini bisnis atau segmen geografis perlu diungkapkan.
– Pemberian gaji kepada direktur perusahaan non-AS tidak perlu diungkapkan.
– Pengungkapan transaksi material perusahaan diperlukan hanya jika diwajibkan oleh hokum negara asal atau telah diinformasikan sebelumnya.
– Pengungkapan yang diwajibkan oleh GAAP AS tetapi tidak diwajibkan oleh GAAP Luar negeri tidak perlu diberikan, kecuali informasi tersebut signifikan.
Perusahaan non-AS yang telah terdaftar dalam bursa nasional harus menyampaikan laporan periodeik pada SEC dalam 6 bulan dari tahun fiskalnya. Bagi koorperasi yang memiliki asset lebih dari $ 5 juta dan lebih dari 500 pemegang saham di seluruh dunia dengan pengecualian kurang dari 300 orang yang berdiam di AS, maka material laporan diwajibkan untuk:
– disebarluaskan pada public negara asalnya
– disampaikan pada bursa tempat dimana sekuritasnya diperdagangkan
– didistribusikan kepada pemegang sahamnya
PENGUNGKAPAN SUKARELA
Perusahaan akan melakukan pengungkapan melebihi kewajiban pengungkapan minimal jikga mereka merasa pengungkapan semacam itu akan menurukan biaya modalnya atau jika mereka tidak ingin ketinggalan praktik –praktik pengungkapan yang kompetitif. Sebaliknya, perusahaa-perusahaan akan mengungkapkan lebih sedikit apabila meraka merasa pengungkapan keuangan akan menampakkan rahasia kepada pesaing atau menampakkan sisi buruk perusahaan di depan berbagai pihak.
Upaya untuk berkomunikasi secara efektif dengan pembaca-pembaca asing, karena tidak adanya standar akuntansi dan pelaporan yang diterima secara internasional. Perusahaan multinasional telah mengujicobakan berbagi model pelaporan. Empat pendekatan yang menonjol antara lain sbb:
Translasi Apabila Tidak Menyulitkan
Perusahaan mentranslasikan bahasa dari laporan keuangan kedalam idiom-idiom nasional dari kelompok pengguna utama, selain bahasa jumlah moneter juga ditranslasikan (biasanya memakai kurs akhir tahun).
Kelebihan
– Memberikan penampilan internasioanl kepada laporan-laporan primer
– Memberikan keuntungan dari sisi hubungan masyarakat
Kekurangan
– Translasi tersebut menyesatkan, seolah-olah memberi kesan kepada pembaca asing seolah-olah prinsip akuntansi yang mendasari laporan keuangan yang terkait juga telah ditranslasikan, sehingga kesimpulan yang salah bisa timbul.
– Analis keuangan cenderung menginterprestasikanlaporan keuangan semacam itu sebagai laporan keuangan yang memiliki substansi yang sebanding dengan laporan keuangan domestic, sehingga potensi penyalahgunaan akan timbul.
Minimalisasi Permasalahan
Melauli pengungkapan yang secara khusus menyebutkan prinsip-prinsip akuntansi nasional, tempat perusahaan berdomisili, dan standar-standar auditing yang mendasari laporan keuangan tersebut.
Informasi Khusus
Mengupayakan untuk menjelaskan kepada pembaca asing standar-standar dan praktik akuntansi tertentu yang mendasari pelaporan perusahaan. Contoh: booklet informasi dengan judul “Kunci untuk memahami Laporan Keuangan Swedia” yang disisipkan dalam setiap copy laporan yang dikirimkan kepada pembaca non swedia.
“Restatement” Terbatas
Melakukan estimasi terhdadap berapa besar penyeuaian laba yang terjadi seandainya GAAP non-negara asal yang dipakai dengan hasil akhir angka laba EPS (Ebit per sucuritas) yang konsisten dengan praktik akuntansi local.
Kelebihan
Investor akan gampang mengerti angka laba dan dapat gigunakan untuk tujuan pembandingan.
Kekurangan
Pembandingan tingkat pengembalian (ratio) bisa menyesatkan ketika laba yang direstatement dengan GAAP AS dibandingkan dengan total aktiva dan kategori laporan keuangan lainnya.
Laporan Primer-Sekunder
2 macam laporan keuangan yang diakui sebagai bagian standar –standar dan prinsip-prinsip akuntansi yang diterima, yaitu:
– Laporan primer : akan disiapkan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntasi keuangan yang diterima secara umum di negara asal perusahaan dan dalam bahasa dan valuta negara tersebut.
– Laporan Sekunder : akan disiapkan secara khusus bagi pembaca-pembaca yang berkepentingan di luar negeri
Karakteristik Laporan Keuangan Sekunder:
– Mematuhi standar-standar pelaporan negara asing yang dituju
– Laporan keuangan ditranslasikan ke dalam valuta asing yang terkait.
– Laporan keuangan akan diterjemahkan ke dalam bahasa negara yang bersangkutan.
– Laporan auditor independent akan diberikan dalam bentuk yang tidak biasa digunakan di negara asal perusahaan.
Jika laporan primer memuat informasi yang memadai untuk memenuhi kewajiban informasi dari pembaca yang berkepentingan di negara lain, maka laporan keuangan sekunder tidak diperlukan.
Kelebihan
– Memungkinkan pengakuan penuh atas titik pandang nasional parallel dengan titik pandang nasional lain atau mungkin titik pandang internasional.
– Bisa meningkatkan kandungan informasi (dan kualitas) dari kedua macam laporan keuangan tersebut.
– Semakin besar kemungkinan informasi yang relevan yang lebih berguna masuk ke dalam proses pengambilan keputusan.
Kekurangan
– Biaya pembuatan yang mahal
– Memiliki titik pandang domisili tunggal
–
Pengungkapan Operasi Luar Negeri
Investor di seluruh dunia telah menjadi sangat tertarik dan berkepentingan dengan operasi-operasi luar negeri dengan alas an munculnya: kurs mengambang, inflasi global, meningkatnya nasionalisme, dan ketidakpastian politik.
Permintaan akan pengungkapan yang lebih luas mengenai operasi-operasi multinasional kepada public umum ditimbulkan karena adanya peningkatan perhatian pada dampak social dan ekonomi perusahaan multinasional atas negara investor. Sehingga para pengguna informasi dapat menilai dampak dari operasi di berbagai tempat utama dunia atas perusahaan secara keseluruhan.
Penentang pengungkaan operasi luar negeri disebabkan:
– Mungkin membahayakan posisi kompetitif perusahaan.
– Terlalu mendetail bagi laporan keuangan yang bertujuan umum
– Membingungkan pengguna laporan keuangan
– Pengungkapan operasi luar negeri didapati tidak menimbulkan dampak-dampak signifikan kepada pasar. Namun diluar hal tersebut, terdapat semacam dorongan baik pada tingkat nasional maupun internasional untuk mewajibkan lebih banyak pengungkapan mengenai operasi luar negeri perusahaan, dimana pengungkapan dianggap sebagai suplemen yang berguna bagi informasi konsolidasi.
Kewajiban Pelaporan
FAS mewajibkan pengungkapan informasi secara terpisah mengenai operasi luar negeri sebuah perusahaan per area greografis. Namun pengungkapan tersebut hanya diwajibkan jika operasi luar negeri atau asset operasi luat negeri memberikan kontribusi 10 % atau lebih tinggai bagi pendapatan konsolidasi atau asset konsolidasi. Informasi yang diminta oleh FAS meliputi:
1. Pendapatan, dengan pengungkapan terpisah untuk :
– Penjualan kepada pelanggan diluar negeri
– Penjualan atau transfer antar area geografis
– Basis-basis transfer harga yang digunakan
2. Laba operasi, laba bersih, atau berbagai ukuran profitabilita yang lainnya, sepanjang ukuran yang dipakai konsisten untuk seluruh area geografis.
3. Aset-aset yang bisa diidentifikasi
Kewajiban pelaporan informasi yang diminta oleh SEC, meliputi:
– Penjualan operasi lainnya per segmen
– Hasil-hasil operasi per segmen
– Aset yang digunakan, baik jumlah moneter ( sebagai prosentasi dari total asset konsolidaasi)
– Basis taransfer harga antar segmen
Sedangakan OECD meminta sejumlah penggungkapan, meliputi:
– Area-area geografis tempat operasi dijalankan dan aktivitas utama yang dijalankan oleh perusahaan induk dan perusahaan afiliasinya.
– Hasil operasi dan penjualan per area geografis dan penjualan per lini bisnis utama bagi perusahaan secara keseluruhan
– Investasi modal baru yang signifikan per area geografis
– Jumlah karyawan rata-rata dalam masing-masing area geografis.
Pengungkapan Operasi Luar Negeri dalam Politik Yang Dijalankan Dewasa Ini:
Perusahaan multinasional yang berbasis di eropa umumnya blak-blakan dalam mengungkapkan pendapatan luar negeri per area geografis. Statistik pendapatan geografis sangat rendah menunjukkan bahwa pengungkapan terpisah semacam ini tidak cukup signifikan untuk dilakukan. Selain di Eropa juga diterapkan di AS dan Kanada. Kebalikan dengan data-data pendapatan, pengungkapan profitabilita tidak lazim di eropa kecuali di inggris dan perancis. Segementasi hasil operasi secara geografis didasarkan pada kepercayaan bahwa operasi di berbagai dunia yang berlainan merupakan subyek tingkat resiko, tingkat pertumbuhan dan kesempatan-kesempatan laba yang berbeda.
Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial
Pengungkapan ini berkenaan dengan akuntansi yang berhubungan dengan kinerja seluruh negara. Mengacu pada pengukuran dan komunikasi informasi mengenai dampak perusahaan terhadap kesejahteraan pekerja, komunitas local dan lingkungan ataupun kinerja lain menyangkut non-keuangan.
Pengungkapan ini didasarkan pada beberapa argumen antara lain:
– Masyarakat memberikan kebebasan kepada perusahaan perusahaan untuk mengelola sejumlah besar sumberdaya langka. Sebagai timbal balik perusahaan memiliki tanggung jawab untuk mengungkapkan aktivitas, evektivitas dan efisiensi pengelolaan sumberdaya langka tersebut.
– Perusahaan harus menyadari pentingnya mengantisipasi opini masyarakat menyangkut masalah-masalah social. Sehingga akan menimbulkan minimnya konflik industri dan hubungan yang baik dengan pemerintah local, sehingga deviden-deviden ekonomi dimasa depan memiliki nilai tambah.
Pengungkapan Karyawan
Informasi mengenai kesejahteraan karyawan meliputi,: kondisi kerja, jaminan kerja dan kesempatan yang sama yang merupakan kepentingan para pekerja dan wakil-wakilnya. Hal ini menjadi perhatian investor karena pengungkapan tersebut menyediakan pemahaman yang beguna mengenai hubungan, biaya dan produktivitas pekerja.
Kesimpulan yang berkenaan dengan pengungkapan karyawan:
Ø Perusahaan multinasional secara keseluruhan harus menyediakan deskripsi mengenai kebijakan umum koorperasi yang berkaitan dengan pengakuan terhadap serikat-serikat pekerja, dan kewajiban-kewajiban menyangkut hubungan pekerja dengan pemberi kerja yang memperlihatkan:
– Jumlah pekerja total
– Pemisahan menurut area geografis
– Pemisahan menurut lini bisnis
Ø Perusahaan multinasional harus mengungkapkan :
– Jumlah karyawan pada akhir tahun dan rata-rata tahunan
– Deskripsi ringkas mengenai program-program pelatihan dan perkiraan pengeluaran untuk program-program semacam itu.
Pengungkapan Nilai Tambah
Nilai tambah didefinisikan sebagai perbedaan antara nilai output perusahaan dan niliai inputnya (bahan baku dan jasa yang didapatkan dari perusahaan-perusahaan lain. Nilai tambah menyerupai laba bersih yang dimaksudkan sebagai ukuran kinerja untuk kelompok stakeholder secara luas.
Pegungkapan nilai tambah harus diturunkan dari:
– Pendapatan penjualan kurang biaya bahan baku dan jasa yang dibeli dari supplier eksternal dan pajak pembelian
– Bagian laba yang dihasilkan atau diterima dari perusahaan-perusahaan asosiasi.
– Laba investasi
– Surplus dari realisasi investasi
– Item-item luar biasa
– Keuntungan dan kerugian pertukaran
Keprihatinan Terhadap Lingkungan
Bencana-bencana saat ini menunjukkan bahwa perlindungan lingkungan merupakan prioritas global dewasa ini. Dampak atas laba dari masalah lingkungan cukup besar, sehingga investor memiliki kepentingan langsung dalam memonitor praktik-praktik lingkungan dari manajeman, ketaatan dengan regulasi-regulasi lingkungan, dan hal-hal lain seperti kontinjensi. Pengawasan yang memadai akan meminimalisir dampak-dampak buruk terhadap kejutan negative yang berdampak pada nilai saham. Sehingga manajer harus memasukkan factor lingkungan sebagai variable keputusan tambahan dalam masalah-masalah hubungan eksternal.
Tindakan-tindakan yang dilakukan berkaitan dengan pemberian informasi lingkungan:
- Meminimalisasi, menghilangkan, mencegah atau membersihkan efek-efek membahayakan dari polusi dan emisi-emisi beracun
- Mengembangkan dan menggunakan teknologi yang lebih bersih
- Memelihara sumberdaya-sumberdaya yang tidak dapat diperbarui, seperti bahan bakar, fosil dan lapisan ozon
- Menciptakan teknologi untuk menggantikan sumberdaya yang tidak dapat diperbarui.
- Memelihara, memperbarui, menggantikan, atau mengkonversi sumberdaya yang dapat diperbarui seperti, air, hutan, dan udara bersih.
- Mengurangi atau menghilangkan kemungkinan bencana lingkungan
- Membersihkan atau meminimalisasi dampak membahayakan dari bencana jika terjadi.
- Mendidik dan mendoroang manajemen, karyawan, supplier dan masyarakat mengenal sumber-sumber bahaya lingkungan yang potensial dan untuk mengambil langkah-langkah perlindungan
- Melakukan audit lingkungan dan penilaian resiko lingkungan,
Sumber :
anice86.files.wordpress.com/.../slide-pelaporan-dan-pengungkapan-keuangan
Langganan:
Postingan (Atom)